Kepala Pusat Kajian  Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR Helmizar menyampaikan apresiasi positif kepada Pemerintah Kota Pariaman atas diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemkot Pariaman, yang telah dilakukan oleh BPK RI.

“Kami mengaspresiasi Pemerintah Daerah Kota Pariaman karena telah berhasil mendapatkan penilaian WTP dari BPK, dengan penggunaan Program Aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Daerah),”katanya di Kantor Walikota Pariaman Genius Umar, Kamis, (2/3).

Helmizar menjelaskan, pertemuan ini dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 serta persiapan penerapan basis akrual TA 2016.

“Kami memerlukan data dan informasi mengenai penggunaan SAP yang berbasis akrual, serta kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi termasuk regulasi dan SDM,”paparnya.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, pemberlakuan sistem akuntansi berbasis akrual merupakan upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal Ini merupakan amanah peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 terkait penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

“Dalam menyonsong penerapan sistem akuntansi berbasis akrual efektif yang telah dilaksanakan 1 Januari 2015, Pemkot telah menerbitkan Peraturan Walikota No. 20 tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Pariaman No. 21 tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman,” jelasnya.

Inventaris Aset Masih Terkendala
Sekda Kota Pariaman Indra Sakti mengatakan, untuk pelaporan keuangan di Pemkot Pariaman tidak ada kendala, dikarenakan SDM sudah cukup baik dalam menyusun pelaporan keuangan kota Pariaman. Namun persoalan yang terjadi pada Kota Pariaman yaitu terkait inventarisasi aset.

Dia menjelaskan, sampai ini masih ada aset Pemerintah Kabupaten Pariaman belum diserahkan ke Kota Pariaman. Hal tersebut disebabkan Kota Pariaman dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.  

"Sampai sekarang pun asetnya sudah 15 tahun yang seharusnya sudah diserahkan pada Kota Pariaman masih saja ada yang belum diserahkan. Ada aset yang strategis bagi Kota Pariaman, tapi belum diserahkan oleh Kabupaten Padang Pariaman. Tapi kita bukan itu, kalau dikasih ya kita terima, kalau tidak yah itu tergantung pada pembangunan  Kabupaten Padang Pariaman. Kita lanjut saja pembangunan,” ujar Indra Sakti.

Dia menambahkan, Kota Pariaman juga telah melakukan sensus aset yang bertujuan mendata dan merinci aset yang dimiliki kota pariaman. "Hal itu juga telah dilaporkan oleh SDM kita yang telah memiliki keahlian di bidang Akuntansi Keuangan Negara khususnya di bidang IT (Information technology). (as)